ABS : Pimpinan Berikan Juga Aspek Non Teknis

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menjelaskan, sebagai badan internal di DPR, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen DPR RI hendaknya tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan secara teknis saja, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek non teknis. Seperti rasa empati, peduli pada lingkungan kepada atasan, peduli kepada bawahan, peduli kepada teman sejawat.

 

Hal ini disampaikan Agung dalam Acara Pelatihan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Anggaran yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Setjen DPR RI di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Menurutnya aspek tadi harus dibangun, harus terus dingatkan, dia menegaskan jangan sampai ego sebagai pejabat muncul lebih besar dari pada ego untuk membina.

 

Agung juga mengingatkan hal lain yang tak kalah penting adalah peningkatan kompetensi bagi seluruh pegawai di DPR. Menurutnya DPR yang baik akan didukung oleh supporting system yang handal dalam hal teknis dan non teknis. Dia menambahkan, pendidikan dan pelatihan yang ada di DPR tidak hanya bagi ASN saja tapi lebih luar lagi kepada seluruh pegawai yang ada di Kesetjenan DPR RI.

 

"Karena ini menjadi bagian supporting system. Selain dewan, ya supporting system, mau dia tukang sapu, mau dia supir, mau dia pamdal, mau dia sekjen, kepala bagian, kepala biro, deputi, semua jadi bagian supporting system. Artinya kalau ingin DPR bagus supporting sistem-nya harus bagus," papar Agung.

 

Dia mengharapkan, seluruh unsur pekerja di DPR harus didik, dibina, ditingkatkan kualitas dan kompetensi SDM, serta karakter dan kepribadinnya, sehingga itu menjadi sarana pendukung yang luar biasa. "Pusdiklat sebagai badan yang memberikan pendidikan dan pelatihan, tentunya tidak memberikan pendidikan secara teknis saja, tepai juga secara non teknis, seperti yang saya katakan dengan roso tadi," ungkap Agung.

 

Meskipun demikian dia menyadari, saat ini Pusdiklat masih memiliki keterbatasan untuk menjangkau itu semua, namun menurutnya hal tersebut hendaknya menjadi cita-cita bersama. "Tentunya kami terus berupaya bagaimana agar Pusdiklat ini bisa mendidik seluruhnya yang bekerja di DPR ini. Sehingga kalau besar nanti, ini bukan Pusdiklat lagi, tapi menjadi BPSDM. Mimpi saya seperti itu, ini lembaga luar biasa lebih besar dari kementerian, tapi kita gak punya BPSDM," ujar Agung.

 

Adapun dalam hal pengelolaan anggaran, dia menjabarkan, proses anggaran yang bertahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pada proses perencanaan dan pelaksanaan ada dalam domain Setjen DPR. Agung mengatakan, BURT menyerahkan penuh pada Sekjen untuk menjalankan dua hal tersebut. Namun para proses evalusi BURT akan melakukan supervisi atas kinerja Setjen.  

 

"Kami selalu mengevalusi betul dan memberikan masukan kepada Sekjen, sekaligus mencari apa yang menjadi kendala apabila ada hal-hal yang tidak mencapai target, ini selalu kita awasi terus. Jangan sampai kita menetapkan target tidak tercapai, namun setiap tahun kita minta kenaikan anggaran DPR," ungkap Agung. (ABS 931)

Sumber: parlementaria dpr ri