ABS : Kunspek ke Kalimantan Selatan, Banyak Catatan Persoalan Hukum
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat, 19 November 2021.
Kunjungan tersebut untuk mendapatkan data dan informasi terkait penegakan hukum terkait Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan, potensi persoalan hukum pada masa pandemi Covid 19 dan isu aktual yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan, termasuk didalamnya kasus-kasus dan potensi persoalan hukum yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.
Kami juga meminta kepada aparat keamanan di Kalimantan Selatan, khususnya Polda Kalsel, untuk meningkatkan pengawasannya terhadap pertambangan liar atau illegal mining yang berada di wilayah Kalsel. Karena dampak buruk dari pertambangan liar, adalah pembalakan hutan yang dapat mengakibatkan hilangnya daerah serapan. Seperti diketahui baru-baru ini sejumlah kota di Kalimantan sedang mengalami musibah banjir yang berkepanjangan.
Laporan sebelumnya Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kalsel saat ini sebesar 4,82 persen, sehingga menempatkan Kalsel ada di nomor tujuh tingkat nasional,. “Ini kebanyakan ditopang utamanya dari pertumbuhan sektor tambang, kemudian sektor pertanian termasuk perkebunan, kemudian infrastruktur, konstruksi dan lainnya. Kesimpulannya adalah sistem perekonomian di Kalsel sudah pulih,” jelasnya.
Untuk masalah Covid 19, dari paparan Pak Kapolda, dari penduduk Kalimantan Selatan 3,1 juta, dan alhamdulillah sudah mendapatkan vaksin 44%. Insya Allah nanti akan ter-cover semua yang wajib vaksin, sebagaimana perintah Bapak Presiden bahwa akhir Desember 2021 kira-kira sudah 70%. Jadi Kalsel Insya Allah semua nanti bebas Covid lah
Komentar